Home > Berita > Seputar PKS > Pemantapan Ekonomi Makro

Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sloki/user/pksqatar/sites/pks-qatar.net/www/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Login



Who's Online

We have 60 guests online

Site info..?

Giveaway of the day

Visitor Data

Pemantapan Ekonomi Makro PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Berita - Seputar PKS
Written by   
Tuesday, 16 February 2010 04:05

(1)

PEMANTAPAN EKONOMI MAKRO

“Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran.”

Setelah lima tahun dilanda krisis, proses pemulihan ekonomi tak kunjung selesai. Bukan pemantapan sektor fiskal dan moneter yang terjadi akibat kebijakan reformasi keuangan yang setengah hati, melainkan pemulihan konglomerasi lama berwajah baru dan ketergantungan ekonomi domestik pada bantuan asing. Untuk mencegah krisis lanjutan, maka perlu diambil langkah tepat dan cepat dalam memutus kontrak (exit strategy) dengan International Monetary Fund (IMF), demi merintis kemandirian ekonomi.

Selama ini pinjaman luar negeri dari pihak pemerintah dan swasta yang semula dimanfaatkan untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi akhirnya berubah menjadi jerat utang (debt trap) yang sulit diurai. Dalam masa lima tahun pertama (1997 – 2001) posisi utang luar negeri Indonesia melesat dari total US$ 136 milyar menjadi US$ 150,8 milyar. Meskipun terjadi penurunan jatah utang yang diambil, tapi total utang sudah melampaui kesanggupan pembayaran negara yang wajar.

Dalam kondisi genting itu, maka diplomasi Indonesia bukan lagi mencari tambahan utang atau menjadwal ulang pengembaliannya, tetapi harus ada pengurangan utang (debt stocks) secara substansial.

Diplomasi baru itu tak berarti menurunkan posisi Indonesia di mata negara lain, karena pengurangan utang dapat disubstitusi menjadi program pelestarian lingkungan atau pengentasan kemiskinan yang lebih signifikan. Dana negara yang terbatas lebih bermakna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ketimbang melunasi utang atau membayar obligasi pemerintah yang berjumlah total sekitar Rp 657,5 trilyun rupiah sebagai buah rekapitalisasi perbankan, yang sebagian besar juga dikorupsi para elite.

Pada sektor penerimaan negara, program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu diterapkan secara bertahap. Target penerimaan pajak tahun 2003 sekitar Rp 250,2 trilyun, sementara tahun 2004 ditingkatkan menjadi Rp 271 trilyun. Sebenarnya target itu bisa lebih tinggi lagi, apabila aparat pajak bekerja konsisten, dengan cara memperkecil dan menindak tegas kebocoran atau penggelapan pajak.

Akan halnya peluang investasi diakui masih sangat terbatas akibat kondisi keamanan yang belum kondusif. Namun posisi kurs rupiah yang relatif stabil, dengan tingkat inflasi dan suku bunga yang terkendali membuat kondisi makro ekonomi cukup positif. PK Sejahtera memandang perlunya pengendalian kurs mata uang (fixed rate), kontrol aliran devisa, dan penurunan suku bunga sesuai dengan kemampuan anggaran untuk membangkitkan dunia usaha. Dari sini dibangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi pemerataan, yakni pertumbuhan yang lebih tersebar di berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Faktor penting yang turut mempengaruhi pertumbuhan usaha dan masuknya investasi ialah penghapusan moral hazard dan pemberantasan korupsi, serta menghindari praktek monopoli dan memerangi penyelundupan.

Penciptaan lingkungan bisnis dan investasi yang bersih (hazard free), serta peningkatan kualitas SDM dalam rangka memperkuat daya saing merupakan kebijakan prioritas PK Sejahtera, disamping keberlangsungan fiskal dan pengendalian moneter. Sementara itu redistribusi aset dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara terencana, dengan membuka peluang bagi kepemilikan pengusaha domestik yang masih terpercaya.

Sudah saatnya rakyat mendapatkan hak mereka yang hilang selama ini, sehingga dana pembangunan yang tersedia digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (60 juta orang) dan menekan angka pengangguran (40 juta orang). Optimalisasi penerimaan di sektor minyak dan gas bumi, serta pemanfaatan dana non-budgeter harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang tertinggal.***

Last Updated on Monday, 22 February 2010 07:52
 
 

Polling PIP

Bagaimana pendapat anda tentang website baru PIP PKS Qatar?
 

External Link


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sloki/user/pksqatar/sites/pks-qatar.net/www/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Statistics

Content View Hits : 1280079
Copyright © 2017 Pusat Informasi dan Pelayanan PKS Untuk Warga Indonesia di Qatar. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.