Home > Berita > Seputar PKS > "Agenda Penyelamatan Bangsa": Garis Besar Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera

Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sloki/user/pksqatar/sites/pks-qatar.net/www/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Login



Who's Online

We have 83 guests online

Site info..?

Giveaway of the day

Visitor Data

"Agenda Penyelamatan Bangsa": Garis Besar Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Berita - Seputar PKS
Written by   
Tuesday, 16 February 2010 03:46


“AGENDA PENYELAMATAN BANGSA”:

GARIS BESAR PLATFORM KEBIJAKAN

PARTAI KEADILAN (PK) SEJAHTERA

A. Pengantar

Merenungkan masalah bangsa memerlukan kearifan dan menghendaki disiplin berpikir sistemik (system thinking). Tak ada satu pun persoalan bangsa yang terlepas kaitannya dari persoalan lain. Hubungan antar perkara itu dapat bersifat positif (membawa perbaikan) atau negatif (memperparah keadaan). Karena itulah kecermatan bekerja dan keluasan wawasan pada segenap komponen bangsa dihajatkan. Jangan sampai para pemimpin bangsa terjebak pada sikap parsial atau sektoral, bukan memecahkan keseluruhan masalah, malah menanam bom waktu yang suatu saat bisa meledak dengan dahsyat.

Sebagai bangsa yang beriman, kita patut menyimak dan menghayati kembali doa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Doa itu bermakna: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan putus asa, aku berlindung kepada-Mu dari sifat hina dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari jerat utang dan dominasi orang lain” (HR Bukhari).

 

Doa itu menggambarkan sejumlah masalah yang mengepung setiap perorangan maupun kelompok, perkara yang bersifat individual maupun kolektif, yang harus ditanggulangi dan dihilangkan. Permasalahan berkembang kumulatif, makin lama makin menumpuk dan memuncak, sehingga akhirnya seseorang atau suatu bangsa tak bisa lagi mencari jalan keluar. Dalam bahasa lain, permasalahan itu dapat pula disebut penyakit yang bersifat individual atau sosial, dan karenanya harus diberantas.

Permasalahan pertama bersifat psikologis, yakini merajanya rasa cemas (anxiety) dan putus asa (despair). Kecemasan bermula dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tak pasti. Krisis dan tekanan yang silih berganti memburamkan pandangan, dan mengubur harapan yang tersisa. Yang tinggal hanya perasaan bersalah (guilty feeling), atau kebiasaan menyalahkan orang lain (“the enemy is out there”), tanpa kesanggupan melakukan introspeksi atau otokritik secara kesatria. Hal itu merupakan simptom yang mudah terdeteksi dari berbagai gejala kriminalitas dan kerawanan sosial, seperti meningkatnya angka bunuh diri dan mudahnya orang tersulut emosi.

Permasalahan peringkat kedua bersifat psikososiologis, yaitu sifat hina dan malas. Perasaan rendah diri menjangkiti, jika berhadapan dengan orang lain. Bahkan, kebiasaan mengisolasi diri dari pergaulan dengan sesama umat manusia akibat takut bersaing. Ada orang/bangsa yang merasa bodoh, miskin, dan terbelakang (backward) hanya karena faktor-faktor fisikal-materialistik belaka. Selanjutnya, tak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, mencapai taraf yang sama di depan orang/bangsa lain. Malas untuk menuntut pengetahuan dan pengalaman baru, menghadapi tantangan dan melampaui ujian yang sudah sewajarnya dilakoni demi mencapai prestasi yang lebih baik atau yang terbaik. Akhirnya menghibur diri dengan keadaan yang stagnan.

Penyakit ketiga bersifat sosioantropologis, berupa jiwa pengecut dan kikir. Pada stadium ini, tak ada lagi semangat juang (fighting spirit) dan jiwa kepahlawanan (heroism), semuanya hanya cerita masa lalu yang dibangga-banggakan sebagai warisan nenek-moyang. Setiap orang merasa enggan untuk berkorban demi menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan, sebab pengorbanan yang tulus (altruism) dipandang sebagai kesia-siaan dan tak akan menghasilkan kompensasi kongkrit. Dengan demikian, musuh utama bukan berada di luar diri, melainkan di dalam diri sendiri, termasuk kekikiran dan ketamakan pribadi yang membawa kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tak ada lagi keinginan untuk berbagi dengan orang lain, karena nafsu kepemilikan dan haus kekuasaan tak bisa dikendalikan. Masing-masing orang mencari selamat sendiri, meskipun tahu perahu bangsa akan segera tenggelam.

Puncak dari permasalahan itu bersifat ekonomis dan politis, yaitu jeratan utang dan dominasi kekuatan asing. Individu atau bangsa yang selalu cemas, serta malas berpikir dan bekerja biasanya suka mencari jalan pintas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus mendesak, sementara penghasilan terbatas, maka para pemalas cenderung memperbesar utang. Padahal, kekayaan terpendam yang dimiliki dan sumber daya yang menganggur masih berlimpah, namun tidak terkelola dengan baik.

Jerat utang (debt trap) mulanya membuat orang hidup nyaman, karena tak perlu bekerja keras, cukup mengandalkan “kebaikan hati” orang lain. Namun, lama-kelamaan utang itu membuahkan ketergantungan, bahkan ketundukan pada kekuatan asing (imperialism). Penyaluran utang adalah modus imperialisme yang paling canggih, sebab bangsa yang ditaklukkan tidak merasa dirinya dijajah oleh para kapitalis global.

Itulah rangkaian permasalahan atau penyakit individul dan sosial yang sedang kita hadapi. Sejak krisis moneter tahun 1997, bangsa Indonesia belum berhasil lepas dari jerat masalah yang kini menjadi benang kusut krisis nasional. Krisis ekonomi, politik, moral, dan budaya menjadi lebih mendalam. Kita perlu menyadari, melalui mekanisme otokritik kolektif yang serius, bahwa memahami persoalan atau mendeteksi penyakit lebih diutamakan ketimbang mencari solusi dan mencoba terapi yang bersifat spontan dan sporadik. Solusi tuntas hanya mungkin berdasarkan pemahaman atas akar masalah yang komprehensif.


B. Anatomi Masalah

Dari sekian banyak masalah nasional, dapat kita telusuri sejumlah masalah utama. Masalah tersebut menjadi sumber dari persoalan lain ikutannya, yakni:

1. KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin (semisal mengurus surat keterangan atau perizinan), hingga pembuatan kebijakan (dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah) diwarnai dengan gejala penyelewengan. Termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan kepala eksekutif penuh dengan aroma politik uang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal.

Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diselewengkan para konglomerat hitam, menurut catatan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), berjumlah Rp 130,6 trilyun. Sedang Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membuat perhitungan yang lebih memiriskan: subsidi untuk rekapitalisasi perbankan yang tidak pernah akan sehat minimal Rp 40 trilyun, kebocoran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang pada tahun 2003 sebesar Rp 370 trilyun bisa mencapai lebih dari 20% (yaknii Rp 74 trilyun), pencurian kayu (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing) serta ekspor pasir gelap sekitar Rp 90 trilyun, lalu pajak yang digelapkan sekitar Rp 240 trilyun. Dengan demikian total uang rakyat yang menguap sebesar Rp 444 trilyun, lebih besar dari total APBN tahun 2003.

Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang (money laundering). Benar-benar kerugian negara yang amat besar, dan semua itu ditujukan untuk melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

2. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN merupakan indikator yang paling mudah diamati sebagai dampak krisis. Pada awal krisis tahun 1997 tercatat angka kemiskinan sebesar 24,2% dari total penduduk Indonesia. Sampai tahun 2000 angka kemiskinan melonjak 37% penduduk. Mayoritas mereka terdiri dari kalangan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil di pedesaan. Namun, kemiskinan menyebar ke perkotaan akibat urbanisasi yang tak terkontrol dan pemutusan hubungan kerja yang bersifat massal, tak cuma mengenai buruh kasar (blue collar labour), melainkan juga karyawan berdasi (white collar labour).

Angka pengangguran pada tahun 1997 berjumlah 4,1 juta (menurut survei Tenaga Kerja Nasional BPS). Tahun 1998 menjadi 5,1 juta orang atau 5,46% dari total angkatan kerja yang mencapai 92,7 juta. Tahun 1999 tercatat 6 juta penganggur dari 94,8 juta angkatan kerja, dan tahun 2000 menurun 5,8 juta penganggur dari 95,6 juta angkatan kerja. Tahun 2001, dari 98,9 juta angkatan kerja, sekitar 8 juta (6,08%) berstatus mencari pekerjaan alias menganggur. Dari situ jelas terlihat, daya serap usaha amat rendah, sedang pertumbuhan angkatan kerja terus meninggi. Upah pekerja pun terbilang rendah, tahun 1997 kebutuhan hidup minimum senilai Rp141.953, namun upah pekerja hanya Rp 134.986. Pada tahun 2000 dan 2001, biaya hidup minimum mencapai Rp 265.721 dan Rp 342.792, sedangkan upah pekerja hanya Rp 225.280 dan Rp 307.173. Dengan upah yang amat rendah, maka para pekerja mustahil meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya.

Terlebih lagi, kebutuhan rutin berupa barang-barang kebutuhan pokok, bahan bakar, air bersih, listrik dan telepon terus meningkat tarifnya menyebabkan kualitas hidup masyarakat terus merosot. Warga miskin yang tercabut dari lingkungan pedesaan dan akhirnya hidup terlunta-lunta di perkotaan telah dipandang sebagai biang masalah, bukan lagi kelompok yang harus diselamatkan, sehingga mereka menjadi korban penertiban dan penggusuran yang tidak manusiawi.

3. KEBODOHAN atau rendahnya mutu pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari anggaran negara yang terbatas dan skala prioritas pembangunan yang tak jelas, maka sektor pendidikan sering dinomorbelakangkan. Sarana pendidikan sangat tidak memadai dan tunjangan bagi kaum pendidik juga amat rendah, padahal orangtua siswa atau mahasiswa sudah dipaksa untuk membayar biaya sekolah/kuliah yang terus meroket. Mahalnya biaya pendidikan amat bertentangan dengan tujuan utama berdirinya Republik Indonesia, yang menurut konstitusi, seharusnya berupaya “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan pertama (SLTP) hingga sekolah menengah umum (SMU) rata-rata mencapai 5% dari total jumlah murid yang ada. Namun, di daerah tertentu yang terlanda konflik seperti Maluku dan Maluku Utara, serta Nanggroe Aceh Darussalam, jumlah itu meningkat tajam. Rendahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah sudah barangtentu berpengaruh terhadap kondisi pendidikan tinggi. Banyak sekali mahasiswa yang terancam drop out, hanya karena tak sanggup memenuhi biaya kuliah. Apalagi, sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kini telah berubah eksistensi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang bergeser orientasinya mirip dengan lembaga swasta. Tanggung-jawab negara dalam mengembangkan dunia pendidikan seakan lepas. Sementara pihak swasta belum sepenuh hati memajukan dunia pendidikan, kecuali yang bertujuan peningkatan keterampilan sesuai orientasi bisnis masing-masing, sehingga dukungan bagi pengembangan riset dan teknologi yang bersifat strategis amat minim.

Kemerosotan dalam bidang pendidikan akan berdampak lebih signifikan dengan munculnya rintangan komunikasi antar kelompok masyarakat yang berbeda tingkat kesadarannya, dan sempitnya ruang kebebasan berkreasi serta berinovasi. Padahal, bangsa yang tak dapat menggenjot kreativitas dan inovasinya akan tergilas dalam persaingan dengan bangsa lain.

4. KRIMINALITAS DAN KERAWANAN SOSIAL yang merebak di berbagai daerah merupakan konsekuensi logis dari kemiskinan dan kebodohan yang berlapis-lapis di tengah masyarakat. Perampokan, pembunuhan, dan penculikan dengan menggunakan senjata api gelap atau senjata tajam telah mengalahkan fenomena pencurian atau pencopetan biasa. Penjahat semakin berani beraksi. Mereka menggalang sindikat dengan anggota yang sungguh terlatih dan terorganisir (organized crime).

Sementara itu, reaksi masyarakat juga semakin keras. Apabila masyarakat memergoki atau menangkap penjahat, maka tidak akan diserahkan kepada aparat kepolisian, tapi akan dianiaya dan dihukum sampai mati. Hal itu melukiskan betapa parahnya penyakit sosial yang mewabah di kalangan masyarakat, tak jelas lagi sebenarnya siapa yang bertindak selaku penjahat. Sebab, anarki massa pada hakikatnya adalah sebuah bentuk kejahatan pula. Anarki massa juga tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh lemahnya penegakan hukum dan sikap diskriminatif aparat dalam menangani kejahatan. Penjahat kelas teri dihukum berat, sedang penjahat kelas kakap bebas berkeliaran. Kualitas kejahatan yang memiriskan pun tercermin dari gejala yang tak masuk akal tentang ayah yang memperkosa anaknya sendiri, misalnya, atau anak yang membunuh ibunya sendiri, dan berbagai bentuk kejahatan dalam keluarga (domestic violence). Kaum perempuan dan anak-anak yang lemah biasanya menjadi korban tak tertolong.

Dalam derajat yang lebih mengkhawatirkan, anarki pun berlaku di tingkat elite pemilik modal atau pemegang keputusan, sehingga berkembanglah kejahatan tingkat tinggi (high crime) yang sulit ditangani. Bahkan, dapat dikatakan terjadi proses impunity (kejahatan yang tak tersentuh) terhadap para pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang berkategori berat, atau juga pelaku korupsi kelas kakap. Dalam konteks itu, aparat penegak hukum turut terkena getah melestarikan mafia hukum dan peradilan. Bila lingkaran kejahatan ini terus membesar, maka keamanan dan ketertiban sosial semakin sulit diwujudkan. Orang harus membayar mahal, keluar ongkos ekstra demi menjaga keamanan diri, keluarga, lahan bisnis atau harta-miliknya.

5. KONFLIK DAN KEKERASAN menandai fenomena kerawanan sosial-politik, baik berupa radikalisme komunal, maupun bentuk premanisme, dan terorisme canggih. Sumber kerawanan seringkali sistem politik yang rapuh dan mekanisme penyelesaian konflik yang lumpuh. Pertikaian lokal yang biasanya dipicu oleh ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat – seperti kasus Maluku, Poso dan Sampit serta Sambas – diperparah dengan benturan kepentingan elite dan mandegnya proses penegakan hukum serta pengembangan kesejahteraan umum. Karena kondisi yang serba terjepit, warga terpaksa mengambil jalan kekerasan demi mempertahankan hidupnya, sehingga akhirnya pemerintah jugas menempuh kebijakan darurat sipil atau militer untuk menghentikan kekerasan. Akibatnya segenap warga sipil menderita, terutama 1,3 juta pengungsi korban konflik yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia – menurut data Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sampai April 2002. Belum lagi korban tewas dan cacat seumur hidup, juga anak-anak yang menjadi yatim-piatu. Tak ternilai lagi harta benda yang musnah di tengah kobaran konflik yang terus membara.

Bahasa kekerasan pun melanda kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang bingung mencari jati diri dan mempertahankan gengsi pribadi terjebak dengan tingkah-polah melukai lawan main dan menghabisi nyawa sesama. Bila gejala tawuran terus dibiarkan, maka mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang menyuburkan dendam dan menggerus rasa saling percaya antar warga (social trust). Padahal, rasa saling percaya itulah modal utama (social capital) pengembangan masyarakat plural. Tawuran juga merembet antar warga masyarakat yang bertetangga di kota dan desa. Akarnya adalah ketimpangan ekonomi atau komunikasi antar etnik dan subkultur yang macet. Masyarakat seperti kehilangan alasan untuk hidup damai berdampingan. Tokoh pemersatu antar kelompok masyarakat juga semakin langka ditemukan.

Sebaliknya, premanisme mendapat tempat terhormat. Mereka memperoleh apa saja yang mereka mau, rakyat terus ditekan, sedang pejabat dapat diancam. Premanisme mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, mendukung korupsi dan mengamankan koruptor, menguasai aset negara dan merusak pelayanan publik. Lebih tragis lagi, apabila barisan preman bekerjasama dengan aparat keamanan. Dalam hal ini, perlu ketegasan sikap pimpinan Kepolisian RI dan TNI (Tentara Nasional Indonesia), agar tidak terjebak pada permainan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi preman. Pembentukan paramiliter atas nama kelompok komunal atau kekuatan politik tertentu akan menjadi bumerang bagi sistem keamanan dan ketertiban secara keseluruhan.

Begitu pula gejala terorisme punya akar tersendiri dalam kehidupan domestik, namun kondisinya semakin meruyak, tatkala unsur-unsur asing masuk mempengaruhi sistem nasional yang rentan. Berbagai modus teror yang selama ini hanya berskala rendah dengan target tertentu, kini berubah menjadi stadium tinggi dengan target massif. Tekanan asing yang tak dapat direspon dengan baik membuat terorisme yang dilakukan aparat negara (state terrorism) menjadi sulit terkontrol. Kebebasan dan keamanan warga (civil liberties) pun terancam, sedang negara menjadi sasaran adu domba kekuatan asing yang ingin mencengkeram.

6. KERETAKAN NASIONAL DAN ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA semakin nyata di masa transisi. Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang tak arif di tengah derasnya tuntutan otonomi membuat cita-cita keseimbangan baru malah menjadi perangkap kebijakan yang sukar dipecahkan. Pemerintah pusat belum cukup pengalaman untuk memfasilitasi dan mengarahkan kreativitas daerah dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Sementara pemerintah daerah belum beranjak dewasa dalam memanfaatkan otoritas baru yang diperolehnya demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, bukan semata mengumbar arogansi daerah atau elite lokal.

Hubungan antara kekuatan sipil dan militer yang dipandang berpengaruh penting dalam kerangka stabilitas nasional masih berada dalam situasi yang tidak setara dan seimbang. Komitmen setiap elemen untuk mereposisi dan mereformasi diri dan lembaganya sepertinya berlangsung setengah hati. Masing-masing kekuatan rupanya berjaga-jaga, agar perubahan internal tidak membawa kerugian eksternal dalam jangka pendek, sehingga kepentingan nasional untuk menuntaskan agenda reformasi yang bersifat jangka panjang menjadi terlewatkan. Cita-cita “Indonesia Baru” pasca transisi tak mudah lagi dirumuskan, karena segenap pihak belum menyepakati konsensus nasional sebagai pengkristalan aspirasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan elite.

Gejala separatisme di wilayah yang kaya sumber daya alam semisal Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan sebagainya memperoleh justifikasi dari sejarah penganaktirian yang berkepanjangan. Jalan dialog telah ditutup saat semangat resentralisasi bangkit kembali. Padahal, yang dibutuhkan sebenarnya adalah proses komunikasi dan ruang partisipasi antar kelompok etnik dan agama serta golongan sosial-ekonomi yang beragam. Sebagaimana kerepotan di tingkat lokal, maka secara nasional betapa sulitnya mencari figur pemersatu antar kelompok etnik dan warga daerah yang amat majemuk seperti Indonesia. Nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di tepi jurang perpecahan, karena alternatif penyelamatan tak kunjung disepakati.

7. KETERGANTUNGAN PADA DOMINASI ASING terlihat mencolok, antara lain, dalam pembengkakan utang luar negeri. Pada awal krisis tahun 1977 utang luar negeri total mencapai US$ 136 milyar, dimana sebagian besar (53%) adalah utang pihak swasta. Setahun kemudian, setelah IMF (International Monetary Fund) memberikan “bantuan” kepada Indonesia, utang menggelembung jadi US$ 150,8 milyar, masih didominasi utang swasta (52%). Lebih tragis lagi ialah peningkatan utang domestik yang semula tidak ada, kini menjadi Rp 657,5 trilyun. Beban berat harus ditanggung berkat tekanan kebijakan IMF dan sikap pemerintah yang gamang dalam menata perekonomian nasional. Akibatnya, dalam RAPBN tahun 2004, pemerintah mengalokasikan Rp 113,3 trilyun (27% total anggaran) untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri. Bandingkan dengan alokasi belanja daerah Rp 114,8 trilyun (28%), pembiayaan proyek Rp20,6 trilyun (4%), dan subsidi Rp 23,3 trilyun (5%). Potensi nasional tersedot untuk hanya menutupi lobang utang.

Dalam bidang politik dan pertahanan, Indonesia tergolong rawan dan lemah, bahkan dibandingkan dengan kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selama ini sarana pertahanan dan keamanan tergantung pada dukungan satu poros, yakni Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Ketika AS melakukan embargo terhadap bantuan militer dan memberi tekanan politik yang gencar, pemerintah seperti kewalahan. Untuk itu perlu dirintis kembali hubungan yang lebih seimbang dengan AS dan negara-negara besar lain sesuai dengan kepentingan nasional jangka panjang. Pihak AS sendiri amat memperhatikan pola hubungannya dengan Indonesia, seperti tercermin dalam skenario Indonesia masa depan yang dirancang oleh Rand Corporation, sebuah lembaga pemikiran dalam bidang pertahanan nasional di AS. Dalam skenario itu diungkapkan enam kondisi yang mungkin terjadi di Indonesia masa transisi: konsolidasi demokrasi, kekacauan berkelanjutan (muddling through), bangkitnya otoriterisniame baru, tampilnya radikal Islam, terjadinya desentralisasi radikal, dan kemungkinan disintegrasi nasional. Kita harus lebih sigap mengantisipasi perubahan, agar skenario asing tidak menjadi kenyataan buruk.

Pengaruh ideologi kapitalisme dalam bungkus globalisasi ekonomi perlu ditanggapi secara terencana. Sekali lagi, harus diupayakan menjaga jarak yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan pergaulan mancanegara, agar Indonesia tidak cuma menjadi pasar bagi produk asing atau lahan tenaga kerja murah. Hubungan yang lebih konstruktif harus digalang dengan sesama negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, juga dengan Jepang dan Cina yang kini menjadi kekuatan alternatif dunia. Demikian pula hubungan dengan Eropa Bersatu (yang tampaknya didominasi Perancis dan Jerman) demi mengimbangi pengaruh AS di tataran internasional. Sungguh patut dihindari ketergantungan pada satu negara tertentu, dalam hal ini AS yang tampil sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia. Kita harus mendorong perubahan konstelasi dunia yang lebih adil dan terbuka. Peradaban dunia harus terus maju, tak bisa lagi mundur ke belakang yang dicirikan pertikaian dan persaingan sesat, sebab akan membawa kehancuran umat manusia.

8. KELEMAHAN KEPEMIMPINAN amat kentara terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Lemahnya sikap para pemimpin di tataran nasional membuat banyak kebijakan strategis tak jalan, bahkan proses pengambilan keputusan berlangsung sepihak penuh intrik dan kegoncangan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tak bisa mengendalikan para menteri pembantunya secara efektif, sehingga banyak menteri yang berkinerja buruk dan ada pula yang terlihat menganggur. Padahal pekerjaan rumah untuk membenahi instansi pemerintah dan melayani masyarakat terus menggunung. Sebagai Kepala Negara dalam sistem republik, Presiden juga tak mampu mengakomodasikan dan menggelorakan energi nasional yang solid. Setiap petinggi negara, dalam jabatan eksekutif maupun legislatif, lebih terasa bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya semata ketimbang mengayomi masyarakat yang majemuk. Kepentingan pribadi atau kelompok telah mengemuka, sehingga tuah kepemimpinan sebagai pengarah dan inspirator bangsa langsung pudar.

Reposisi lembaga-lembaga kenegaraan belum berjalan mulus. Mekanisme kerja yang belum mapan dalam suprastruktur politik diperumit dengan munculnya tokoh-tokoh politik yang belum matang. Tak ada lagi tokoh sekelas founding fathers (peletak dasar-dasar kebangsaan) yang mampu menelurkan kebijakan atau menghadirkan konvensi menuju tatanan kenegaraan baru. Lembaga-lembaga penting akan muncul, semisal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajah baru. Tetapi, bagaimana persisnya peran DPD, DPR, dan MPR baru itu belum gamblang. Lembaga penting lain seperti Komisi Konstitusi (bertugas menyusun Perubahan UUD 1945) dan Mahkamah Konstitusi (mengadili sengketa politik tingkat tinggi dan perubahan undang-undang) telah bekerja, namun menyimpan kekhawatiran tersendiri. Tokoh-tokoh yang berperan kini mewakili zaman yang serba tak menentu, penuh paradoks.

Kaderisasi kepemimpinan nasional dan lokal amat memprihatinkan. Kualitas angkatan muda dan kaum remaja sangat jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Kaum muda belajar dari generasi tua tentang ketamakan pada kekuasaan (gerontokrasi) dan kemudahan untuk menyelewengkan kewenangan (abuse of power) serta merampok aset negara (kleptokrasi). Sebuah pelajaran yang menyimpang, dan ironisnya diwariskan dalam pembinaan keluarga dan pengajaran sekolah yang kering kearifan. Sirkulasi kepemimpinan dan proses regenerasi kebangsaan berlangsung formalistik dan sarat restriksi. Potensi kaum muda tak tersalurkan secara wajar dalam wadah kepemimpinan nasional dan lokal yang mestinya lebih demokratis dan berasas meritokrasi (berdasarkan prestasi dan kemampuan obyektif). Akibatnya, energi mereka membuncah dalam bentuk perlawanan dan pemberontakan destruktif. Hilangnya figur kepemimpinan akan membuahkan malapetaka benturan antar generasi.

9. KERUSAKAN ETIKA DAN BUDAYA tercermin dari hubungan antar sesama warga yang amat jauh dari sifat santun dan beradab. Masyarakat yang dulu dikenal ramah dan pemaaf tiba-tiba berubah menjadi pemarah dan suka balas dendam. Negeri yang dijuluki nusa indah dan damai akhirnya diwarnai konflik dan bersimbah darah. Etika kebangsaan, didirikan atas dasar rasa saling percaya antar sesama anak bangsa, telah hancur. Konflik lokal yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan konflik vertikal yang melibatkan aparat negara merupakan arena penghancuran nilai dan etika hidup bersama yang dibangun sejak “Soempah Pemoeda” (1928).

Etika penyelenggara negara yang seyogyanya menjadi pelayan publik telah berbalik seratus delapan puluh derajat. Para pejabat malah memeras dan menindas rakyat yang menjadi pemegang mandat. Para koruptor lebih dihargai dan dihormati, sementara rakyat makin sengsara dan dikejar-kejar bak pengganggu ketertiban umum. Budaya yang luhur dan relijius tersingkir oleh pesona materialisme dan hedonisme. Watak kosmopolitan dan keterbukaan atas perkembangan zaman hilang, tergantikan oleh kebanggaan atas budaya lokal yang sempit dan saling bermusuhan. Walhasil, Indonesia tidak lagi menjadi kekuatan penentu sejarah, eksistensinya diremehkan dalam pergaulan antarbangsa.

Dari sisi pemikiran, arus sekularisme dunia semakin kencang merambah. Nilai-nilai spiritual dan fitrah kemanusiaan tergusur oleh hedonisme dan perilaku kebinatangan. Perang menghantui seluruh penduduk dunia. Untuk menghilangkan trauma itu, milenium baru yang sering ditengarai sebagai era persatuan dan kebangkitan negara-negara Timur (Eastern Countries) dengan keunikan budaya dan kekayaan spiritual jangan hanya menjadi slogan kosong. Namun, tampil berhadapan dengan negara-negara Barat (Western Countries) yang memiliki keunggulan peradaban material dengan muka tegak, bukan pekerjaan mudah. Apalagi, mempertemukan intisari kebajikan yang terdapat peradaban Timur dan Barat, sebagaimana langkah krusial menjembatani negara-negara Utara (kaya) dan Selatan (miskin), membutuhkan energi besar. Indonesia masih jauh dari posisi ideal, bahkan acapkali menjadi korban dari benturan kebudayaan dan peradaban dunia yang bergerak cepat.

Itulah “Sembilan K: Masalah Besar Bangsa” (Nine Ks: The Biggest National Problems). Jika dibiarkan berlarut-larut masalah itu akan mengeroposkan sendi-sendi kemasyarakatan dan kebangsaan. Karena itu harus ditangai segera oleh segenap komponen bangsa.

 

C. Alternatif Solusi

Kita tidak boleh kehilangan akal sehat dan semangat juang dalam menghadapi masalah besar bangsa ini. Segala daya harus dikerahkan untuk mencari solusi alternatif dari berbagai bidang. Prioritas masalah dan solusi yang akan dilaksanakan tentu harus ditetapkan. Berikut ini sejumlah alternatif yang dapat dikembangkan lebih matang:

1. Memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya menjadi prioritas utama, karena kepercayaan masyarakat terkuras akibat penyelewengan kekuasaan dan kekayaan negara juga nyaris ludas. Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh demi menghindari kebangkrutan ekonomi dan politik nasional, sebagaimana tersirat dalam Platform Penegakan Hukum, ialah:

a. Penindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Tindakan represif harus bersifat imparsial dan nondiskriminatif. Hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) semestinya menjadi momentum baru dalam perang total melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman agar menjadi ujung tombak penegakan keadilan, melalui program judicial reform yang terencana. Bila upaya hukum formal ini gagal, maka anarkisme sosial tidak lagi dapat dibendung.

b. Pembenahan kelembagaan, terutama badan negara yang mengelola dan mengawasi sistem keuangan (APBN dan APBD). Tingkat kebocoran anggaran nasional dan lokal harus dikurangi secara signifikan, dan diberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya, bukan hanya sanksi administatif. Para perencana, pengelola dan pengawas keuangan negara seharusnya bertugas mengamankan kas negara serta menjamin alokasi anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Selanjutnya proses reformasi birokrasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan perampingan jumlah pegawai negeri dan penetapan kompetensi bagi setiap instansi pemerintah yang diperlukan. Seleksi bagi para pejabat dan pegawai harus dilakukan secara transparan dan bertanggung-jawab, semata-mata memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang optimal, bukan sekadar lelang jabatan.

c. Penyehatan lingkungan internasional

Indonesia telah terikat dengan sejumlah konvensi internasional melawan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Infrastruktur hukum dan birokrasi untuk memenuhi tanggung-jawab internasional itu juga sudah disediakan. Namun kebutuhan utama kita sebenarnya ialah lembaga internasional yang menangani masalah keuangan dan pembangunan, seperti IMF (International Monetery Fund) dan WB (World Bank), harus menerapkan segala prinsip yang telah ditetapkan. Tidak jarang peluang korupsi justru bersumber dari kelemahan prosedur lembaga internasional. Atau, mereka membiarkan begitu saja penyimpangan yang dilakukan mitra domestiknya, baik unsur pemerintah dan swasta, sambil menikmati keuntungan haram. Biasanya, setelah penyelewengan itu terbongkar, lembaga dunia baru bersuara keras dan memberi tekanan yang terlambat. Kerusakan tak bisa diperbaiki di tengah lingkungan yang sakit.

d. Pengawasan total masyarakat

Dalam masa transisi yang serba tak pasti, perubahan tak bisa hanya diandalkan pada inisiatif hukum dan kelembagaan negara. Keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol atas segala kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta merupakan modal berharga. Energi perubahan sering datang dari lapisan bawah masyarakat yang selama ini menjadi korban korupsi. Untuk itu perlu disediakan perangkat hukum yang memadai, semisal terbitnya UU Kebebasan Informasi serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua perangkat itu akan memberi jaminan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi penting yang mereka butuhkan, misalnya Rencana APBN atau APBD yang akan ditetapkan beserta rincian pos penerimaan dan pengeluarannya.

Dari informasi yang diterimanya, masyarakat dapat mengecek bukti-bukti kongkrit di lapangan. Jika terdapat kejanggalan, atau jelas-jelas penyimpangan, mereka akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Insiatif masyarakat yang kritis itu mestinya dihargai, bukan dimusuhi, karena membantu aparat penegak hukum. Bila prosedur formal tak efektif, masyarakat dapat menggunakan senjatanya yang paling ampuh, yakni mencabut legitimasi dan mandat yang mereka berikan kepada para pejabat publik. Pada titik inilah kedaulatan rakyat benar-benar diuji.

e. Penegakan kepemimpinan dan nilai-nilai baru yang bersih

Masyarakat membutuhkan teladan. Sudah banyak perangkat hukum dan lembaga yang dimunculkan, tetapi tak ada satupun figur yang mampu menjalankannya dengan sepenuh hati. Figur pemimpin yang tampil di masa transisi telah memunculkan kekecewaan baru, karena harapan akan perubahan tidak kunjung diwujudkan. Para pemimpin itu asyik sendiri dengan pemuasan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Masyarakat kehilangan panutan, sehingga terjadi disorientasi yang dahsyat. “Jika para pemimpin bisa berpesta pora dengan menyelewengkan aset negara, tanpa pernah tersentuh tangan hukum sedikitpun, maka mengapa kami harus terus menderita?”, gugat rakyat jelata. Sebagian masyarakat ada yang mencontoh perilaku buruk itu, ada pula yang melakukan perlawanan sporadik. Kepemimpinan baru harus tampil dengan menegakkan nilai-nilai bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat. Sosok inilah yang akan sukses memimpin penindakan hukum dan perubahan kelembagaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengarahkan partisipasi masyarakat.

2. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran secara bertahap

Kemiskinan yang bersifat struktural tak hanya melanda wilayah pedesaan, namun juga merambah ke perkotaan yang tak tertata dengan baik. Untuk itu perlu ditata kembali kebijakan ekonomi nasional yang selama ini menguntungkan sektor usaha tertentu berskala besar. Pengembangan unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus dilakukan secara serius dan terencana, dengan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang produktif dan profesional, serta penguatan sektor koperasi yang benar-benar menjadi sokoguru ekonomi rakyat. Perluasan infrastruktur ekonomi di daerah pedesaan dan kawasan terpencil harus disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, dengan meningkatkan kapasitas industri rumah tangga, antara lain mendayagunakan tenaga perempuan dewasa dan kaum muda yang produktif. Dalam rangka pembangunan rutin, alokasi proyek-proyek padat karya yang berdampak ganda dan luas (multiflier effects) perlu diarahkan ke wilayah kritis yang amat membutuhkan suntikan dana dan peluang kerja. Semua hal itu ditekankan dalam Platform Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang memberi perhatian khusus pada Perjuangan Kaum Petani, Buruh, Nelayan, dan Pedagang Kecil.

Disamping itu juga mengembangkan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dan terbuka sebagai pendorong pertumbuhan di tengah kelesuan ekonomi neoliberal. Untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat harus dibuka lapangan kerja yang memadai. Lingkungan bisnis dan iklim investasi yang sehat, serta jaminan keamanan dan kepastian berusaha, merupakan prasyarat bagi perkembangan usaha baru. Karena itu, pola hubungan industrial yang lebih adil perlu diwujudkan dengan menyeimbangkan kepentingan buruh/karyawan dan pengusaha, serta pemerintah sebagai regulator dan pengawas yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

3. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan

Kualitas pendidikan yang amat buruk tidak ada alasan lain merupakan tanggung-jawab pemerintah untuk mengatasinya. Alokasi anggaran negara sebesar 20% untuk pengembangan bidang pendidikan harus dilaksanakan, karena menjadi amanat konstitusi. Sebenarnya banyak sumber dana yang mungkin digali untuk meningkatkan sarana pendidikan dan kesejahteraan para guru, antara lain, dengan memanfaatkan pendapatan royalti dari usaha sektor pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam. Demikian pula dana nonanggaran yang bertebaran di beberapa pos strategis. Selama ini alokasi dana itu tidak jelas dan tidak fokus, serta sulit dipertanggung-jawabkan. Pemanfaatan dana royalti tentu saja juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan kebudayaan. Namun, Platform Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pengembangan sektor pendidikan akan mempengaruhi seluruh sektor pembangunan lainnya, karena itu harus diprioritaskan. Pendidikan berperan sentral dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bila pemerintah masih kesulitan menjalankan tugasnya, maka proses pendidikan dapat diselenggarakan dengan pola kerakyatan, yang berongkos murah (karena dukungan penuh pihak swasta dan masyarakat) dan berkualitas (sesuai dengan standar yang diakui).

Bersamaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan pendidikan akan membuka jalan untuk keluar dari krisis multidimensional. Dalam Platform Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri ditegaskan bahwa proses pendidikan dan pengembangan iptek mestinya sejalan dengan kebutuhan industri dan pergerakan roda ekonomi. Keterpaduan langkah ditentukan oleh strategi nasional yang mantap. Kita harus mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dengan memperbesar potensi sumber daya manusia yang andal. Perlu dirumuskan kompetensi utama bangsa Indonesia di tengah persaingan global, sehingga kita dapat bertahan hidup dan berkembang maju dengan penuh martabat.

4. Menangani kriminalitas dan kerawanan sosial

Meruaknya gejala kriminalitas disebabkan proses penegakan hukum yang lemah, disamping juga kerentanan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Untuk itu kebijakan penegakan hukum harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai pangkal solusi kerawanan sosial. Platform Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menandaskan setiap warga negara wajib mendapatkan hak dasar yang sah. Apabila kebutuhan primer warga telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk merampas hak orang lain, kecuali karena keserakahan dan kejahatan yang harus ditindak tegas.

Sekali lagi, potensi masyarakat dapat dikerahkan untuk menjaga keamanan pribadi dan lingkungan, walaupun tanggung-jawab utama tetap berada di pundak Kepolisian. Sebagai aparat negara dan pelindung masyarakat, Polisi jangan sampai berperan jadi beking dari kejahatan terorganisir. Maraknya premanisme tak bisa dilepaskan dari salah-laku (misconduct) aparat. Karena itu reformasi moral harus dilakukan dalam jajaran Kepolisian, tak hanya penambahan sarana fisik belaka. Kesejahteraan aparat dan keluarganya juga patut diperhatikan, sebab mereka bagian dari warga yang harus dipenuhi hak dasarnya.

5. Meredam konflik dan gejala kekerasan (terorisme)

Penyelesaian konflik harus diupayakan secara proporsional sesuai dengan sebab penyulutnya, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Komunikasi politik yang terbuka antar elite pemerintah dan warga masyarakat dipercaya dapat mencegah konflik vertikal. Dalam mensiasati perbedaan kepentingan, jalan dialog antar kelompok masyarakat tetap harus diutamakan, sedang sarana kekerasan dan senjata harus dihindarkan. Platform Politik Nasional menjabarkan keseimbangan hubungan antar lembaga-lembaga negara dan seluruh komponen masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan perlu dilembagakan, termasuk dalam konflik yang melibatkan kelompok warga yang berbeda latar belakang suku, agama, dan golongannya.

Lembaga-lembaga adat dan pranata tradisional lain berperan signifikan dalam meredam konflik. Fungsi utama mereka sebagai pengawal harmoni masyarakat perlu diaktualisasikan kembali. Sementara itu gejala terorisme yang merebak dewasa ini tak cuma dilacak dalam konstelasi kekuatan domestik. Amat jelas terlihat intervensi kekuatan asing dalam menunggangi situasi politik domestik yang belum stabil. Karena itu profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan negara amat ditekankan dalam Platform Pertahanan dan Keamanan. Jangan sampai Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum dan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara justru terjebak dalam praktek terorisme negara (state terrorism) dan terorisme global (global terrorism) yang disponsori negara-negara besar. Kita harus menyelesaikan konflik dan gejala kekerasan tanpa menimbulkan konflik baru dan kekerasan yang lebih zalim.

6. Mencegah terjadinya keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa

Sumber keretakan nasional terutama sekali terletak pada ketimpangan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terjadi sepanjang Orde Baru. Kita seperti menyimpan bom waktu dengan persatuan nasional dan stabilitas semu. Keseimbangan baru antara Pusat dan Daerah harus ditampung dalam kebijakan Otonomi Daerah yang perlu disempurnakan, agar prorakyat dan berdampak strategis, sebab isu otonomi amat mudah diinterupsi oleh kepentingan elite dalam jangka pendek. Rakyat harus mengawasi elite politik nasional maupun lokal yang mungkin berupaya menyelewengkan tuntutan otonomi demi kepentingan pribadinya. Masalah identitas kesukuan dan kedaerahan juga diapresiasi secara wajar, sehingga tidak mengarah persaingan etnik dan gerakan separatisma.

Kepemimpinan nasional yang terpercaya dan berwibawa harus mampu mengakomodasikan dinamika hubungan Sipil dan Militer. Tatanan demokrasi modern menghendaki supremasi sipil atas kekuatan militer, dengan ditopang masyarakat madani yang solid dan mandiri. Tampilnya figur kepemimpinan kolektif yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa menjadi niscaya, sebab energi nasional harus dikompakkan untuk melewati masa krisis dan menghadapi persaingan antarbangsa yang lebih kompleks.

7. Memutuskan ketergantungan pada pihak asing

Ketergantungan pada bantuan luar negeri pada mulanya merupakan merupakan pilihan kebijakan ekonomi kapitalistik. Namun lama-kelamaan mempengaruhi orientasi kebijakan politik dan aspek lainnya. Untuk itu prinsip kemandirian ekonomi diformulasikan dalam Platform Kebijakan Ekonomi Makro, bersama dua prinsip penting lainnya menjadi “Trisukses Pembangunan Nasional” baru, meliputi:

a. Kemandirian

b. Keadilan

c. Kesejahteraan

Trisukses Pembangunan versi PK Sejahtera ini kiranya dapat menggantikan Trilogi Pembangunan yang diterapkan sepanjang Orde Baru, dimana orientasi stabilitas politik dan keamanan serta desakan pada strategi pertumbuhan ekonomi telah menekan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa yang sederhana, cita-cita besar PK Sejahtera dapat diringkaskan untuk mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Itulah Prinsip Emas atau Golden Principle yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa.

Prinsip keadilan bermakna pemulihan ekonomi dan program pembangunan diarahkan untuk menghasilkan distribusi manfaat dan biaya ekonomi yang seimbang bagi segenap komponen masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran ditekan serendah mungkin, serta menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat. Tak ada kelompok masyarakat yang dianakemaskan, sekalipun beralasan akan mendongkrak pertumbuhan, sambil mengorbankan kelompok lain. Namun kebijakan afirmatif harus ditujukan bagi warga dan wilayah yang paling miskin, sebab prinsip kesejahteraan menuntut pemerataan optimal, yakni pertumbuhan yang tersebar di berbagai wilayah (desa atau kota, pusat dan daerah) serta mengangkat harkat hidup seluruh lapisan masyarakat -- terutama mereka yang termarjinalkan.

Kestabilan nasional merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya prinsip keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana proses pertumbuhan dan kemajuan ekonomi selalu diikuti kebijakan pemerataan yang konsisten. Dengan modal kondisi ekonomi yang mantap, maka kita dapat memutus ketergantungan pada dominasi asing. Pokok utang harus dikurangi secara substansial melalui efisiensi total dan pemberantasan korupsi, seiring dengan pendayagunaan seluruh potensi nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan hingga mencapai taraf kemandirian.

Pembangunan juga dilaksanakan strategi keberlanjutan, yakni mencerminkan orientasi perubahan yang jauh ke depan dengan memikirkan nasib generasi mendatang. Dalam konteks itu, Platform Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan menetapkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

8. Merevitalisasi sumber daya kepemimpinan nasional dan lokal

Masalah nasional yang kompleks sering disederhanakan sebagai hilangnya sosok kepemimpinan yang visioner, sehingga seluruh bangsa ini seperti kehilangan semangat untuk mengangkat beban berat, dan tersesat di rimba krisis yang gelap tak berujung. Sumber daya kepemimpinan nasional harus disegarkan kembali (rejuvenasi) melalui saluran regenerasi secara menyeluruh. Dalam Platform Kepeloporan Pemuda dinyatakan pentingnya posisi generasi pengganti yang memahami tuntutan zamannya dan tantangan masa depan. Nasib bangsa ini tak bisa dipasrahkan begitu saja kepada kaum tua yang haus kekuasaan, namun juga tak boleh diserahkan kepada generasi muda yang lemah. Dialog antargenerasi dihajatkan untuk menyepakati kepentingan bangsa yang paling vital, yakni tetap eksisnya Indonesia di tengah perputaran zaman.

Peran kaum perempuan amat urgen, termasuk dalam penumbuhan kader kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Peluang yang seimbang kini terbuka bagi mereka yang kapabel dan berintegritas. Platform Perempuan Indonesia mencanangkan program peningkatan kapasitas dan penguatan identitas perempuan Indonesia sejati. Selain itu dilengkapi dengan Platform Pembinaan Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Dari sini tergambar stabilitas politik dan ekonomi nasional membutuhkan entitas sosial yang mantap dan andal. Berbagai masalah nasional dan lokal dapat dipecahkan masyarakat secara mandiri, seiring dengan lahirnya benih-benih kepemimpinan baru sebagai problem solver.

9. Memperbaharui etika dan budaya Perubahan fisik dan materi saja tak cukup, bila tak diikuti penumbuhan nilai dan kultur baru. Bisa dikatakan bahwa kebangkrutan ekonomi dan politik nasional bermula dari diabaikannya etika pejabat publik dan budaya kontrol masyarakat. Bangsa Indonesia di masa transisi tak memiliki identitas yang jelas. Nilai-nilai lama yang korup dan menyimpang hendak disingkirkan dan dikubur dalam-dalam, namun nilai-nilai baru yang akan didirikan tak kunjung mencuat dan mengkrital. Lebih parah lagi, tak ada komunitas dan figur pemimpin yang gigih memperjuangkan tegaknya nilai-nilai baru. Karena itu Platform Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata tak hanya melihat seni dan budaya sebagai produk fisik belaka, melainkan proses transformasi nilai yang dicita-citakan bersama, sehingga jati diri bangsa yang hilang bisa ditemukan kembali. Karakter bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat menjadi fondasi kepribadian yang tangguh.

Identitas budaya amat berharga di tengah pergaulan antarbangsa. Kita akan dihargai oleh bangsa lain sesuai dengan karakter dan karya kreatif dan inovatif kita sendiri. Dalam pertemuan budaya, melalui wahana pariwisata atau proses komunikasi yang lebih luas, maka jati diri bangsa tak boleh luntur. Platform Komunikasi dan Informasi menata hubungan yang setara dan produktif di era globalisasi budaya. Diawali dengan komunikasi yang efektif antar elite pemimpin dan warga masyarakat, selanjutnya komunikasi antar kelompok sosial dan agama yang beragam (Platform Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama), hingga komunikasi antar bangsa dan ras manusia. Indonesia akan tampil sebagai bangsa yang bermartabat dengan etika dan budaya baru yang diterapkan secara teguh.

 

D. Agenda Bersama

Masalah besar tak bisa dipecahkan secara parsial, dan tak bisa diimpikan tuntas dalam waktu singkat. Tak ada formula “simsalabim” untuk mengubah keadaan dalam waktu sekejap. Sebagaimana tiap masalah berakumulasi sesuai dengan berjalannya waktu, maka pemecahannya pun membutuhkan waktu dan momentum tertentu. Namun, kebiasaan menunda solusi segera dan menumpuk masalah baru harus diakhiri. Sejumlah agenda prinsipal dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen bangsa yang memiliki keprihatinan sama, yaitu:

1. Penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan tak bisa lagi ditawar-tawar. Masyarakat membutuhkan penawar bagi luka sejarah yang mereka derita sebagai korban korupsi dan otoriterianisme. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa pelanggaran apapun akan dikenai sanksi, dan sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan tuntutan keadilan. Pada titik ini diniscayakan terobosan hukum untuk mencapai keadilan di masa peralihan (transitional justice). Hukum harus berdaulat demi kepentingan rakyat.

2. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk pembangkitan ekonomi nasional. Redistribusi aset negara harus dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penataan potensi nasional yang bersokoguru koperasi dan ekonomi rakyat dengan dukungan inisiatif swasta dan badan usaha milik negara yang kredibel dan profesional. Demokrasi ekonomi dipraktekkan berlandaskan nilai-nilai moral yang obyektif.

3. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa. Pendidikan dimaksudkan untuk pengembangan potensi anak manusia yang utuh dan paripurna (insan kamil). Sementara pengembangan etika dan budaya akan menentukan watak kolektif bangsa secara keseluruhan. Pembaharuan dilakukan agar etika dan budaya tidak menjadi norma-norma yang mati dan memfosil, melainkan berfungsi sebagai sumber daya hidup dan daya tahan bangsa menghadapi tantangan.

4. Perekatan kembali (cementation) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat. Dalam setiap lapisan masyarakat, segenap strata sosial-politik, dan lingkup wilayah mana saja perlu ditumbuhkan semangat persaudaraan baru. Karena bangsa ini ditakdirkan hidup bersuku-suku dan beragam latar-belakang sosial. Peran umat Islam sebagai komponen mayoritas amat menentukan dalam menjaga keutuhan bangsa, tanpa menafikan posisi kelompok agama lain.

5. Penegakan kedaulatan bangsa dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan secara fisik di darat, laut, dan udara. Kedaulatan juga terwujud dalam sikap politik yang mandiri di tengah pergaulan antar bangsa. Implementasi politik bebas aktif demi tercapainya stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka kita mendukung solidaritas bangsa-bangsa tertindas dalam memperoleh kebebasannya.

6. Perlindungan harkat kemanusiaan diperlukan karena membangun pemerintahan dan negara yang kuat tak boleh mengorbankan hak asasi warga negara sebagai anak manusia yang bebas. Penguatan bangsa juga tak boleh menimbulkan arogansi kebangsaan atau chauvinisme, hingga mengancam kebebasan bangsa-bangsa lain. Kebesaran suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh penguasaan wilayah (colonialism) dan aset bangsa lain, melainkan dari kesediaan untuk bekerjasama saling menguntungkan dan hidup berdampingan secara damai, serta kepeloporannya dalam membangun dunia yang maju dan beradab.

7. Peran serta dalam menentukan wajah peradaban dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan keterbatasan yang melingkungi, Indonesia harus memberi sumbangsih bagi perbaikan dunia. Pada awal masa kemerdekaan dulu Indonesia berperan sebagai pelopor bangkitnya negara-negara Dunia Ketiga yang akhirnya menempuh garis Non Blok, di tengah kompetisi sengit dua blok kekuatan dunia (Timur dan Barat). Pada masa kerajaan Nusantara juga tercatat kemajuan kebudayaan Timur di tengah kegelapan dunia. Kini peran sejarah itu ditagih kembali, saat dunia didominasi satu kubu hegemonik.

Segala daya perlu dikerahkan untuk gerakan nasional lintas kelompok. “Tujuh P: Agenda Bersama Penyelamatan Bangsa” (Seven Ps: Common Agenda to Save the Country) tersebut bisa menjadi acuan minimal untuk kemudian dirinci menjadi program-program yang kongkrit. Tak boleh ada komponen bangsa yang bergerak sendirian, karena sikap itu tak memecahkan masalah. Tak boleh ada komponen bangsa yang meremehkan dan mengabaikan inisiatif sekecil apapun dari kelompok lain. Kesediaan untuk membuka diri, bekerjasama, dan bergandeng-tangan dalam menuntaskan persoalan bangsa merupakan keharusan. Kita perlu mengaktualisasikan kembali semangat “Gotong Royong” yang sejati (genuine cooperativism).

 

E. Inisiatif PK Sejahtera

Setelah menelusuri akar masalah kebangsaan dan mencari solusi bersama, patut disimak kembali ketentuan suci tentang kaum yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka yang sanggup melepaskan diri dari berbagai krisis yang mengepung dirinya, tabah dalam menghadapi segala ujian, sesuai firman Allah Yang Maha Agung: “Betapa banyak Nabi yang berjuang bersamanya para pengikut yang bertakwa. Mereka tidak putus asa (wahn) karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak lemah (dla’fu), dan tidak pula menyerah (istikan). Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar.” (QS Ali Imran: 146).

Dalam situasi penuh tekanan, krisis yang terus menjerat, maka bangsa Indonesia harus menghilangkan sifat wahn (lost heart), dla’fu (weak in will), dan istikan (give up). Kita urai dan selesaikan permasalahan satu per satu, secara sistematis dan simultan, sambil mencari langkah terobosan yang dapat membawa perubahan fundamental. PK Sejahtera mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain:

1. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis. Demonstrasi damai, santun dan tertib merupakan keunikan di tengah situasi kekacauan massal. Walaupun dalam jumlah besar, puluhan ribu dan ratusan ribu orang demonstran PK Sejahtera, tidak menimbulkan kerusuhan. ”No glass is falling (tak perlu satu pun gelas jatuh)”, untuk memperjuangkan sebuah aspirasi kebenaran. Memang bukan watak bangsa ini untuk terus bertikai dan berbuat keonaran. Menyebarnya provokasi diikuti hambatan komunikasi menyulut anarki. Karena itu dibutuhkan barisan yang sadar dan berdisiplin dalam mengemban misi kolektif.

2. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas publik. Kader PK Sejahtera terdiri dari kalangan guru, dosen, karyawan swasta, pegawai negeri, wirausaha, kaum profesional, akademisi, pelajar dan mahasiswa. Mereka menjalani tugas kemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dengan kompensasi ala kadarnya, bahkan sering tak memadai. Sebagai contoh kecil, Menhutbun Nur Mahmudi Ismail (yang tercatat sebagai Presiden pertama PK) dan Sekjennya Soeripto berhasil memenjarakan koruptor dan menyelamatkan dana reboisasi yang masuk kategori nonanggaran sebesar Rp 7,8 trilyun. Begitu pula anggota legislatif PK Sejahtera di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD I dan II) mengembalikan uang sogok total Rp 5,3 milyar dan menyelamatkan uang negara senilai Rp 739,6 milyar selama empat tahun berkiprah.

3. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi. Prinsip melayani dan memberi contoh amat ditekankan bagi kalangan pimpinan dan fungsionaris partai. Rakyat pendukung PK Sejahtera terdiri dari kalangan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan kelompok yang tersingkirkan – semuanya harus mendapatkan hak mereka yang terampas. Karena itu, PK Sejahtera berinisiatif membeli gabah petani di saat jatuhnya harga gabah (Gerakan Nasional Peduli Petani), mendampingi buruh dalam memperoleh hak normatifnya, mengadvokasi kepentingan nelayan (Gerakan Nelayan Sejahtera), membina anak jalanan, serta merintis wirausaha mandiri di kalangan masyarakat miskin kota.

4. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan, dengan memprioritaskan kepentingan umat dan bangsa yang lebih luas. Secara khusus di kalangan umat Islam, PK Sejahtera mendorong silaturahmi antar elite dan anggota organisasi yang berbeda aliran. Dalam tataran kebangsaan, PK Sejahtera turut serta mempertemukan seluruh komponen bangsa untuk menangani berbagai isu strategis: kekerasan komunal (Forum Indonesia Damai), penjajahan global (Masyarakat Anti Perang), bencana alam dan korban konflik sosial (Hari Kesetiakawanan Nasional).

5. Membina moral generasi muda, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, dalam menemukan jatidiri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya. PK Sejahtera sering disebut “Partai Kaum Muda”, bukan hanya karena kebanyakan pengurus dan kadernya adalah generasi muda, melainkan karena “spirit kemudaan” (pembaharuan moral) akan tetap dipertahankan. Pembinaan generasi dirancang dalam program kaderisasi yang tertata dengan baik dan memiliki tujuan jelas: “membentuk manusia Indonesia yang mampu memperbaiki dirinya dan akhirnya memimpin dunia”.

6. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntutan syariat serta kesantunan masyarakat. Upaya pemasyarakatan jilbab dan kerudung di kalangan perempuan muslimah berlangsung dengan penuh kerelaan, sebab tak ada paksaan dalam menjalankan perintah agama. Sehingga akhirnya membentuk kesadaran baru dan menampilkan gaya hidup yang elegan di kalangan perempuan. Pengenalan nasyid dan pembangkitan kembali marawis serta jenis hiburan rakyat yang penuh pesan moral. Membina kader-kader penulis cerita pendek dan novel, serta sineas muda yang menyajikan tayangan dakwah dengan format seni kontemporer. Semua itu dilakukan dalam koridor dakwah yang moderat dan adaptif.

7. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang. Kepedulian terhadap masalah-masalah global dipandang penting, walaupun tetap memprioritaskan masalah lokal dan nasional. Keseimbangan peran dan perhatian itu akan memberi manfaat pada posisi Indonesia di tengah hubungan antarbangsa. Lobi-lobi strategis digalang dengan lembaga kemasyarakatan atau pimpinan pemerintahan yang memiliki komitmen sama terhadap pembebasan negeri-negeri tertindas dan penyelamatan negeri-negeri miskin yang terjerat utang. Inilah “diplomasi untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa-bangsa”.

8. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera sebagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak. Disamping itu juga difungsikan sebagai sarana penyadaran dan pemberdayaan kaum perempuan, serta peningkatan peran keluarga selaku fondasi masyarakat madani. Lebih luas lagi, mengelola Posko Rakyat Adil Sejahtera sebagai arena pelayanan medis, bantuan sosial, konsultasi agama, terapi alternatif (ruqyah), dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelompokan masyarakat dalam satuan-satuan kecil (halaqah) akan memudahkan pembinaan dan pencarian solusi yang tepat sasaran. Komunitas kecil juga dapat menjadi kantong penyelamat, apabila negara berada dalam keadaan bahaya besar.

9. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu. Banyak pemuda putus sekolah yang tertolong dengan aksi ini, sehingga mereka dapat menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang memadai sebagai prasyarat untuk meniti kerja atau mengembangkan potensi diri. Ribuan tenaga pendidik dikerahkan di seluruh pelosok Tanah Air, dengan semangat kesukarelaan yang tinggi. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa dalam usia yang rata-rata masih sangat muda. PK Sejahtera juga mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan model Sekolah Islam Terpadu yang secara nyata menjabarkan tujuan pendidikan untuk membentuk siswa cerdas dan berakhlak mulia. Tumbuh pesatnya model sekolah ini di berbagai wilayah Tanah Air merupakan bukti kongkrit bahwa sekolah tersebut diapresiasi oleh masyarakat luas.

10. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang kemudian berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dari cikal bakal lembaga mikro ini lahir gagasan pembentukan Bank Muamalah atau bank umum yang berciri syariah. Dalam tataran nasional terbukti perbankan syariah cukup teruji menghadapi gempuran krisis ekonomi. Langkah selanjutnya mengembangkan sistem perniagaan berjenjang (multi level marketing, MLM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unit-unit produksi rumah tangga dan skala mikro bertumbuhan seiring dengan perluasan jaringan pemasaran, sehingga proses produksi dan distribusi barang dan jasa tak dimonopoli oleh kekuatan modal tertentu. Disamping itu, hak konsumen untuk memperoleh produk murah dan berkualitas dapat terpenuhi.

11. Mendukung sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, bebas, dan bertanggung-jawab sebagai mediator komunikasi publik. Pers yang profesional dan kredibel dapat berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang kokoh. Untuk itu kader-kader PK Sejahtera yang berprofesi sebagai jurnalis mempromosikan sikap anti amplop (suap) dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja inisiatif itu harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan jurnalis yang kompetitif oleh perusahaan media masing-masing. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus disokong oleh seluruh komponen masyarakat, sebab para jurnalis menjadi penyuluh kehidupan. Jurnalisme tak hanya disikapi sebagai hobi, okupasi atau profesi semata, melainkan juga devosi – arena pengabdian dan perjuangan dalam rangka menyuarakan kebenaran dan membongkar kepalsuan informasi.

12. Membangun gerakan rakyat (civil society) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing. Banyak kader PK Sejahtera yang menjadi pendiri kelompok tani dan nelayan, serikat pekerja dan asosiasi profesional, serta perkumpulan kaum perempuan dan klub remaja/pemuda. Mereka sangat memahami posisinya sebagai faktor pengubah lingkungan, karena wawasan yang integral dalam hal pengelolaan gerakan sosial, kultural, dan politikal. Dengan basis yang kokoh, mereka tak akan bergantung pada bantuan pemerintah atau dikooptasi oleh tokoh tertentu.

13. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (think tank) atau lembaga riset swasta dan pemerintah. Komunitas PK Sejahtera menyebarkan kebajikan di seluruh sektor pembangunan bangsa, seraya menyulut semangat perubahan. Hal itu membuktikan kesiapan dalam menjawab permasalahan bersama dan memimpin pembaharuan masyarakat. Indonesia bisa diselamatkan dari keterpurukan, bila mampu menggelorakan pusat-pusat kecerdasan (centre of excellence) dan agen perubahan yang kompeten.

14. Memompa jiwa sportivitas dalam beragam bentuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara. Luasnya wilayah negara kesatuan dan besarnya ancaman yang dihadapi Indonesia menuntut kesadaran warga masyarakat untuk siap membela negara, bilamana diperlukan. Setidak-tidaknya pengetahuan tentang informasi strategis, keterampilan membela diri, serta ketahanan fisik harus dikembangkan. Semua itu dihayati sebagai bagian dari pendidikan kewargaan (civic education).

15. Membentuk Posko Kemanusiaan di sejumlah daerah konflik, dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedis serta sukarelawan. Kegiatan pasca konflik juga dilanjutkan dengan menjadi mediator bagi proses rehabilitasi dan rekonsiliasi antar kelompok yang pernah bertikai. Konsentrasi utama ditujukan kepada pendidikan anak dan remaja yang terbengkalai, dan pemulihan kondisi psikologis kaum perempuan yang menjadi korban konflik paling rentan.

16. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan. Kedekatan manusia dengan alam sekitarnya merupakan tuntunan Ilahi, karena peran manusia sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya tak boleh menjadi proyek eksploitasi jangka pendek, dengan mengorbankan keselamatan generasi masa datang. Karena itulah, kader PK Sejahtera menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini melalui penularan norma kebersihan, penghematan, dan pemeliharaan daya dukung alam untuk kesejahteraan manusia.

Demikianlah ringkasan akar masalah kebangsaan beserta solusi alternatifnya, serta tawaran agenda bersama, dan inisiatif yang tekah dirintis oleh PK Sejahtera. Masih banyak lagi insiatif dan aksi kreatif yang belum disebutkan. Tentu banyak pula kelompok sosial-politik lain yang telah menempuh insiatif serupa, bahkan mungkin lebih bermakna lagi. PK Sejahtera membuka diri seluas-luasnya bagi aliansi perbaikan nasib bangsa yang sedang terpuruk ini.

Pemahaman masalah yang jernih dan pilihan solusi yang kongkrit akan membuat aliansi kaum reformis (reformist alliance) lebih berdaya tahan. Jangan biarkan kekuatan status quo lama (old establishment) dan baru (new establishment) bersatu dengan kekuatan global (global establishment) yang ingin mencengkeram dunia dalam genggaman hegemoninya. ***

 

Last Updated on Sunday, 06 June 2010 17:32
 
 

Polling PIP

Bagaimana pendapat anda tentang website baru PIP PKS Qatar?
 

External Link


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sloki/user/pksqatar/sites/pks-qatar.net/www/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Statistics

Content View Hits : 1280094
Copyright © 2017 Pusat Informasi dan Pelayanan PKS Untuk Warga Indonesia di Qatar. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.